Surabaya, jtvmaduranews.com – Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Aliyadi Mustofa menolak rencana pemerintah melakukan impor garam sebanyak 3,07 juta ton.
Aliyadi mengaku, stok garam rakyat di beberapa wilayah masih tinggi. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang justru merugikan rakyat.
“Pemerintah mau impor garam 3 juta ton sekian itu berarti pemerintah tidak bisa melihat fakta di lapangan dan itu sangat menyakiti sekali para petani petani garam kita,” katanya, Jum’at (9/4/2021).
Politisi PKB ini melanjutkan, sebaiknya pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas garam lokal ketimbang berpikir melakukan impor garam.
Maka dari itu, Aliyadi mengingatkan kepada pemerintah pusat untuk tidak melakukan impor garam.
Namun, yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini yakni menaikkan kualitas garam rakyat.
“Hal yang harus dilakukan yakni dengan memberikan pendampingan kepada para petambak, serta pengadaan alat akan tingkatkan kualitas garam lokal,” ujarnya
Pria yang akrab disapa Gus Aliyadi itu tersebut melanjutkan, ekonomi rakyat yang sedang terpuruk akibat pandemi covid-19 tersebut seharusnya pemerintah bisa menyerap garam lokal, bukan justru membuat kebijakan impor garam yang justru menyakitkan hati petambak.
“Pemerintah dalam mengimpor garam itu bukan satu solusi. Ini semakin memperlihatkan kepada rakyat, bahwa mereka (pemerintah) belum bisa hadir dalam rangka memberikan solusi itu,” tegasnya.
Aliyadi kembali menegaskan, jika dirinya tidak setuju atas kebijakan impor garam tersebut. Karena petambak garam lokal seharusnya dilindungi oleh pemerintah.
“Saya sangat tidak setuju, dan ini sangat melukai hati masyarakat kita, sangat tidak rasional,” pungkasnya. (jmnc/San).
