Pamekasan, jtvmaduranews.com – DPRD Pamekasan menggelar rapat paripurna, dengan agenda penyampaian rekomendasi dprd pamekasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pamekasam Tahun 2019.
Rapat tersebut dilaksanakan Sesuai Dengan Prosedural (SOP) surat edaran Menkes RI dengan membatasi jumlah orang yang hadir dalam rapat untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
Rapat paripurna tersebut dilaksanakan di ruang sidang kantor DPRD Pamekasan pada Rabu pagi(29/04/2020).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman didampingi para Wakil Ketua dan dihadiri Wakil Bupati Pamekasan Raja’e, Forkopimda, Sekda, para asisten Setdakab, dan para Kepala Opd melalui teleconference.
Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rahman mengatakan rekomendasi ini hasil dari pembahansan di tingkat fraksi,komisi dan pansus, bersama eksekutif yang telah menghasilkan beberapa rumusan catatan atau permasalahan pada angaran Tahun 2019.
“Secara umum terkait realisasi APBD dan kebijakan umum anggaran, pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan, pekerjaan umum dan tata ruang yang mana data penjang jalan dan jembatan perlu didata dan disurvie secara menyeluruh. Mengenai tata lingkungan hidup di Kabupaten Pamekasan, Peemrintah harus mampu mewujudkan koperasi dan UMKM yang berkualitas, serta perlunya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan cara mempermudah proses perizinan,” kata Fathor Rohman.
Rekomendasi perbaikan terhadap penyelengara Pemerintahan daerah berisi tentang beberpa catatan strategis tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Bupati Pamekasan.
Setelah dibacakan, salinan rekomendasi DPRD Pamekasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pamekasam Tahun 2019 langsung diserahkan kepada Wakil Bupati Pamekasan Raja’e.(hasan)
