Dinilai tidak sehat serta adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam front aksi mahasiswa sumenep (FAMS) berunjuk rasa ke Kantor DPRD dan Pemkab Sumenep (13/03). Para mahasiswa ini mendesak DPRD untuk segera membentuk Pansus BPRS sebab Bank tersebut merupakan salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Pemkab Sumenep yang diduga kuat ada korupsi, diantaranya BPRS telah memperkaya orang lain dan diri sendiri dengan modus hapus tagih terhadap sejumlah peminjam di Bank tersebut.
Hazmi selaku Korlap Aksi dalam sorakannya menuntut agar Managemen BPRS Bhakti Sumekar diperbaiki serta usut tuntas indikasi penyelewengan dengan modus hapus tagih, tidak hanya itu Pemkab harus mengambil langkah solutif untuk mempertahankan aset daerah yang terindikasi sebagai sarang koruptor. Setelah puas berorasi di depan Pemkab dan DPRD, para mahasiswa mendatangi BPRS dan melakukan audiensi langsung dengan Plt. Direktur Utama BPRS yakni Novi Sudjatmiko. Namun pihaknya membantah tudingan jika BPRS telah memperkaya diri dan orang lain dengan modus hapus tagih, pasalnya selama BPRS berdiri pihaknya tidak pernah melakukan hapus tagih melainkan hapus buku yakni Bank tetap melakukan penagihan kepada nasabah. (Syaiful Anwar dan Roni Hartono)
