Demo penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kantor DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) Pamekasan berlangsung ricuh. Pasalnya keinginan mereka untuk memasuki kantor Dprd dihadang oleh barisan aparat kepolisian. Aksi saling dorong pun tak dapat dihindarkan antara polisi dan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahsiswa islam (HMI) serta pergerakan mahasiswa nasional indonesia (GMNI) cabang Pamekasan.
Namun beruntung aksi saling dorong tersebut tidak berlansung lama serta tidak memakan korban setelah aparat kepolisian berhasil memukul mundur mahasiswa. Mahasiswa menilai rencana kenaikan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat. Sementara Makruf Malaka Korlap aksi mengatakan “seharusnya yang bertanggung jawab terhadap kenaikan harga BBM adalah seluruh partai pengusung Jokowi-JK, terutama PDIP yang dulunya menolak kenaikan harga BBM ternyata saat ini PDIP menjilat kembali ludahnya dengan menaikkan harga BBM”.
Berselang waktu situasi mencair setelah ada beberapa perwakilan dari anggota Dprd Pamekasan salah satunya dari politisi PPP yakni Halili Ketua Dprd, Demokrat yakni Ismail Ketua komisi A Dprd, PBB yakni Suli Faris Wakil ketua Dprd, dan politisi partai Gerindra, mereka sepakat untuk menolak kenaikan harga BBM kecuali dari fraksi PDIP, PKB dan PKS sehingga disinyalir anggota Dprd dari partai pengusung Jokowi tersebut sengaja tidak menemui para demonstran.
Sebagai bentuk kekecewaan kepada partai pengusung terutama PDIP yang tidak mau menemui mereka, mahsiswa melempari papan nama kantor Dprd dengan telur busuk. Mereka juga menuntut Dprd Pamekasan untuk merekomendasikan penolakan kenaikan BBM dengan membuat surat resmi menolak kenaiakan BBM yang dikirim via fax dan tanda tangan di atas spanduk putih. (Muhammad Zuhri)
