Mohammad Zuhri : jmnc
Pameksaan – Puluhan aktivis yang mengatas namakan Aliansi Rakyat Oposisi Pamekasan (Araop) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Pamekasan. Mereka menuding kinerja KPUD Pamekasan ini masih belum maksimal dan terkesan asal-asalan dalam melaksanakan tugasnya.
Puluhan aktivis ini menuntut agar KPUD Pamekasan harus bertanggung jawab atas dugaan banyaknya pelanggaran rekrutmen anggota PPS dan PPK, yang salah satunya diketahui tidak mendaftar tapi bisa masuk namanya di pengumuman tes tulis dan tes wawancara. Ada juga yang mendaftarnya tidak sesuai dengan domisili. Bahkan ditemukan juga anggota yang lulus 5 besar, tapi harus mundur akibat timbulnya suatu kegaduhan yang memicu konflik.
Tidak hanya itu, ada juga salah satu peserta yang berstatus TKI, tapi masih diluluskan juga. Yang lebih parah lagi, ada salah satu PPK yang diduga berstatus anggota salah satu partai. Bahkan orang yang dimaksud tersebut belum lama ini masih sempat mengikuti pengkaderan di salah satu partai di Pamekasan. Selain itu ada juga yang di luluskan, padahal masa pengunduran diri dari ke anggotaan partai belum genap lima tahun sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sementara Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah yang didampingi Subhan mengatakan pihaknya akan mengakaji temuan itu dan jika benar-benar terbukti dan dinilai telah melakukan pelanggaran, pihaknya siap dengan segala konsekwensinya. Termasuk jika harus kehilangan jabatan, yang selama ini mereka telah perjuangkan mati-matian.
Zainullah, korlap aksi mengatakan, pihaknya meminta pertanggung jawaban atas amburadulnya kinerja KPU yang dibuktikan dengan curat-marutnya proses rekrutmen PPK dan PPS yang diketahui syarat dengan unsur yang menyalahi perundang-undangan.
Zainullah, korlap aksi menambhakan, setelah melakukan demo ke KPUD Pamekasan, aktivis Araop berangkat ke Panwaslu, untuk melakukan aksi demo lanjutan, guna meminta ketegasan panwaslu. sebelum pihaknya akan melaporkan temuan-temuan tersebut ke Bawaslu Jatim.
