Pamekasan, jtvmaduranews.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Pamekasan menyoroti masalah pendidikan yang dinilai perlu dapat perhatian serius saat disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD kabupaten Pamekasan acara Pemandangan Umum Fraksi Tentang Raperda APBD tahun 2020, Kamis (31 Oktober 2019).
Dilanjutkan Suryono yang membacakan PU fraksi PKS DPRD Pamekasan mengatakan, Kabupaten Pamekasan yang merupakan kabupaten pendidikan masih banyak yang perlu disempurnakan untuk menciptakan generasi unggul dan berkarakter.
“Di pamekasan banyak sekolah SMP swasta yang sudah berjalan namun mereka mau melangkah seakan akan masih ragu karena terkendala tidak bisa mengurus izin operasional sekolah karena adanya kebijakan keputusan Bupati pamekasan nomor 188/417/432.131/2016. tentang penetapan penghentian sementara (moratorium) pendirian SMP swasta tahun 2016-2017,” Kata Suryono ketua fraksi PKS DPRD Pamekasan
Oleh Karena itu, Pihaknya meminta Kepada Bupati Pamekasan untuk mengevaluasi dan mengkaji kembali moratorium tersebut. Sehingga sekolah yang layak dan berkualitas bisa bersaing.
Lanjut suryono, bahwa di kabupaten pamekasan masih terdapat kurang lebih 70 sekolah yang masih tidak ada kepala sekolahnya. PKS meminta kepada Bupati untuk mengambil langkah cepat guna mengisi kekosongan tersebut.
Dan tak kalah pentingnya PKS juga menyampaikan terkait kesejahteraan guru yang dinilai masih banyak di bumi gerbang salam yanv mendapatkan gaji tidak layak.
“Temuan di lapangan ada yang masih digaji Rp. 150 rupiah perbulan, kami meminta kepada bupati untuk mengambil langkah taktis untuk menyelesaikan masalah tersebut dan juga untuk menyelaraskan janji janji kampanye di bidang pendidikan,” Ungkapnya
Selain masalah tersebut, PKS juga meminta adanya dukungan dari pihak pemerintah daerah terutama leading sektor dinas terkait untuk terus memotivasi peningkatan profesionalitas guru lewat kelompok kerja maupun program-program pemerintah. (Hasan)
