Moh. Hasan: jmnc
Pamekasan, jtvmaduranews.com – Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui direktorat jenderal imigrasi terus mendorong upaya penanganan pekerja migran indonesia non prosedural (PMI-NP) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui rapat kordinasi kerja sama dengan Pemda Pamekasan dan Organisasi Internasional.
Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan dengan terus mendorong upaya penanganan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), melalui rapat kerja sama dengan organisasi internasional dan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur. Di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan.
Hadir dalam acara, direktur kerja sama keimigrasian direktorat jenderal imigrasi, Rochadi Iman Santoso, Kepala Devisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, pria wibawa, kepala kantor imigrasi kelas III Pamekasan, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, dan 85 pemangku wewenang di Kabupaten Pamekasan, mulai Forkopimda, Polres, Polsek, Dandim, Danramil, Bangkesbangpol, Camat, dan Unsur Kantor Kemenkumham.
“Ditjen imigrasi pusat, terus mengadakan kordinasi terkait dengan kantong kantong terjadinya pekerja migran indonesia non prosedural. Disamping kantor imigrasi memperketat pengurusan PMI-NP karena sistem informasi managemen kantor imigrasi sudah terintegrasi dengan sitemdukcapil kementerian dalam negeri. Sehingga jika ada potensi PMI-NP akan diketahui”. Ungkap Rochadi Iman Santoso, Selaku Direktur Kerja Sama Keimigrasian
Sementara bupati Pamekasan, baddrut tamam menyatakan angka pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan. Pada tahun 2016 dari 1. 400 orang, turun menjadi 400 di tahun 2017, sedangkan pada tahun 2019 turun lagi menjadi 120.
“ Dengan itu, PMI-NP di Kabupaten Pamekasan sudah mengalami penurunan yang sangat positif, kita ini mau menyelesaikan persoalan dari akar persoalan”. Kata H. Baddrut Tamam, Bupati Pamekasan
Baddrut tamam menambahkan sosialisai dan edukasi terus akan dilakukan untuk menekan angka PMI-NP, sambil lalu pemerintah akan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup.
