Badan pengembangan wilayah suramadu (BPWS) yang merasa mendapat angin segar untuk melaksanakan programnya pasca penangkapan Fuad Amin tampaknya harus berfikir ulang. Hal ini dikarenakan organ dewan adat madura (DAM) masih meragukan niat baik pihak BPWS. Beberapa alasan penolakan organisasi tempat berkumpulnya tokoh masyarakat madura ini diantaranya karena keberadaan BPWS selama ini hanya pelaksana proyek pembangunan saja.
BPWS dituding tidak pernah memperhatikan hal-hal yang sifatnya pembangunan karakter budaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Madura. Selain itu, BPWS sebagai tangan kanan pemerintah pusat tersebut dianggap akan melangkahi wewenang pemerintah daerah setempat. Salah satu tokoh masyarakat yang dikenal sangat menentang keberadaan BPWS selama beberapa tahun terakhir adalah Fuad Amin Imron, mantan bupati Bangkalan yang kini terjerat kasus korupsi itu sempat mewacanakan pembubaran BPWS.
Tertangkapnya Fuad Amin Imron oleh KPK beberapa waktu lalu ternyata dianggap peluang bagi BPWS sebagaimana menurut salah satu pihak DAM yakni Muhammad Ha’i ke beberapa media, diantaranya BPWS bakal melakukan penjadwalan ulang terkait pembangunan disekitar kaki Jembatan Suramadu pasca penangkapan Fuad Amin Imron. Bahkan sesumbar pihak BPWS sendiri dimentahkan dan menurut Muhammad Jazuli yang juga pihak DAM BPWS selama ini kurang melakukan sosialisasi terkait program kerja badan tersebut utamanya kepada masyarakat di sekitar kaki Jembatan Suramadu. (Ismail Hasyim)
